OBJEK HUKUM

            Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan” dahulu sebelumnya. Hal pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas.

1. Benda bergerak

            Pengertian benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan.

• Barang bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPer), contohnya perabot rumah, mobil, motor dan sebagainya.
• Barang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Maksudnya disini adalah benda yang menurut undang-undang digolongkan ke dalam kategori benda bergerak. Contohnya saham dan obligasi dan sebagainya (Pasal 511 KUHPer)
• Penyerahan benda bergerak (Pasal 612 KUHPer) :
• Penyerahan benda bergerak, kecuali tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang yang harus diserahkam dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.
• Penyerahan piutang atas nama dan barang lain yang tidakbertubuh dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak atas barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis.
• Penyerahan surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya.
• Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen (pengalihan) surat itu.

2. Benda tidak bergerak

            Pengertian benda tidak bergerak adalah Penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama.

• Benda tak bergerak (Pasal 506 KUHPer) dapat diklasifikasikan:
• Benda tak bergerak karena sifatnya maksudnya disini adalah benda yang tidak bisa berpindah atau dengan kata lain benda tetap.
• Benda tidak bergerak karena tujuannya.
• Benda tak bergerak karena ketentuan undang-undang.

           Penyerahan benda tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan (Pasal 616 KUHPer). Pengumuman itu dilakukan dengan memindahkantangankan benda atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri maupun dalamkata otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek (utang) yang melakukan pengumuman tanpa kuasa.

3. Benda Berwujud

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah Benda Berwujud kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan  Penyerahan diraba dengan tangan. kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan.

Yang termasuk benda berwujud yang tidak bergerak

a. tumbuh timbul dari tanahsendiri, seperti buah- buahan yang berasal dari pohon 

b. hasil dari atau dilahirkan oleh binatang- binatang, seperti telur, susu sapi, atau anak dari 

c. Hasil binatang-binatang yang melahirkan. pekerjaan manusia yang diperoleh karena penanaman di atasnya, seperti ubi-ubian, wortel, atau kacang tanah.

Yang termasuk benda berwujud yang bergerak

Contohnya seperti : 1. Kendaraan transportasi (motor,mobil,sepeda,dll)

                                        2. Kendaraan sarana pengangkut (truk,bis,dll)

                                        3. Kendaraan alat berat

4. Benda tidak berwujud

Benda tidak berwujud yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (burgerlijke vruchten) seperti piutang-piutang (penagihan-penagihan) (vordering) yang belum dapat ditagih (pasal 501), berupa piutang atas nama (aan naam), piutang atas bawa (aan tonder) atau piutang atas unjuk (aan order).

Benda yang tidak berwujud yang termasuk benda bergerak

Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak pemindah tanganannya harus dilakukan dengan balik nama.

Contohnya seperti:

1. Saham

2. sertifikat tanah dan bangunan

3. Piutang

4. Uang angsuran

5. Bunga

6. Obligasi

Benda yang tidak berwujud yang ditetapkan UU

Contohnya seperti:

1. Hak Cipta

2. Hak Rilis

3. Hak kekayaan

SUMBER :

https://dwintapuspa.wordpress.com/2013/05/01/subyek-dan-obyek-hukum/

https://herygaara5.wordpress.com/2013/03/14/benda-bergerak-dan-benda-tak-bergerak/

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

POKOK-POKOK HUKUM DAGANG

Hukum Dagang Yang Diatur Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

1. Sistematika KUHPer

                Hukum perdata adalah hukum yang mengatur antara perorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usaha untuk memenuhi hidupnya. Hukum perdata dalam KUH Perdata terdiri dari 4 kitab :

a. kitab I berjudul “Perihal Orang”.

Mengatur tentang diri seseorang, kekeluargaan, dan perkawinan.

b. Kitab II berjudul “Perihal Benda”

mengatur benda dan perkawinan.

c. Kitab III berjudul “perihal perikatan”,

mengatur tentang harta kekayaan/ perjanjian-perjanjian

d. Kitab IV berjudul “Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa”.

Mengatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lampau waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

                Bagian-bagian KUH perdata yang mengatur tentang Hukum Dagang sebagian terbesar terletak pada kitab III tentang perikatan. Yang di maksud dengan hukum perikatan adalah “Hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu wajib berprestasi dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut”. Hukum dagang disebut terletak dalam hukum perikatan, karena hukum dagang mengatur juga perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian, misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel,  check, Firma, CV, PT dan sebagainya.

2. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

                Apakah yang termasuk dengan Perikatan? Perikatan atau Verbinntenis yang terletak dalam buku III KUH perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berpresatsi dan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.

                Pihak yang berwajib berprestasi disebut debitur dan pihak yang berhak atas prestasi Kreditur. Jika pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak Kreditur dapat menuntutnya di muka Hakim. Namun demikian tidak semua hubungan dapat disebut mempunyai akibat hukum. Agar hubungan tersebut mempunyai akibat hukum, dan dapat disebut sengaai perikatan haruslah pihak yang berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya terletak dalam lapangan harta kekayaan.

                Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini, di timbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan

                Dengan demikian hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian adalah perjanjian menimbulkan periktan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banayak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian, dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dii buat oleh anggota masyarakat.

3. Syarat-syarat Perjanjian

                 

                Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu

a. Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian.

b. Harus ada kemampuan membuat perjanjian.

c. harus ada objek atau hal tertentu.

d. harus ada causa/ sebab yang halal.

                Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif, karena syarat ini terletka pada orang-orang yang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka akibat hukumnya, perjanjian dapat di mintakan pembatalannya. Menurut pasal 1454 KUH Perdata, tenggang waktu permintaan pembatalan perjanjian ini di batasi hingga 5 tahun. Berarti kita dalam tenggang waktu tersebut tidak ada permintaan pembatalan, maka perjanjian menjadi sah sekalipun syarat subyektif tidak terpenuhi.

               

4. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

                Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat di lihat dari rumusan pasal 1 KUHPer yang berbunyi :

“Ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang di atur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus.

Dalam hubungan ini berlaku adagium “Lex specialis derogat lex generalis” yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

                Dari rumusan pasal 1 di atas dapat dilihat bahwa KUH Dagang adalah hukum yang bersifat khusus dan KUH Perdata bersifat umum. KUH Perdata adalah genusnya dan KUH Dagang adalah speciesnya. Jadi KUH Dagang adalah perkecualian dai KUH Perdata. Berarti jika KUH Dagang telah mengaturnya secara khusus, maka ketentuan-ketentuan KUH Perdata tidak berlaku lagi, tapi nila dalam KUH dagang belum diatur, maka ketentuan-ketentuan praktek dagang tersebut, tunduk terhadap KUH perdata yaitu tentang perikatan atau perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.

                Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum perjanjian yang terdapat baik dalam masyarakat umum maupun perdagangan. Karena hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata maka hukum dagang adalah merupakan bagian dari hukum perdata, misalnya pasal 1319KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjuan yang bernama maupun yang tidak bernama harus tunduk pada ketentuan-ketentuan KUH perdata. Dalam hukum dagang banyak sekali perjanjian bernama seperti perjanjian jual-beli, pengangkutan, asuransi, makelar, dan lain-lain, maka sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam KUH Dagang, asas-asas pokok perjanjian tersebut tunduk pada KUH Perdata.

SUMBER : : Buku “Hukum Perusahaan Indonesia” karangan Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dan Christine S.T. Kansil, S.H

                

LAPORAN KUNJUNGAN KOPERASI BERKAH MADANI

BAB I

1.1 PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah. Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak lain yang membutuhkan modal.

Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berdiri pada tanggal 19 Oktober 2004 bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1424 H. Anggota pendiri berjumlah 35 orang yang memiliki idealisme untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil.

KJKS Berkah Madani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 2005 bertepatan dengan 1 Muharram 1425 H.

 Peresmian dilakukan oleh Bapak Ir. Aburizal Bakrie & Bpk. Soegiharto selaku Anggota Luar Biasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani.

1.2 VISI & MISI

Visi

            Menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terdepan secara nasional dalam memberi solusi yang bermakna bagi kaum dhuafa, pengusaha mikro dan kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip fathonah, amanah, shiddiq dan tabligh.

Misi

1. Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kecil baik finansial maupun non-finansial.

2. Membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

3. Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan usaha nasabahnya.

4. Memberikan keuntungan maksimal secara terus menerus kepada shareholder melalui pelayanan terbaik kepada stakeholder

5. Menjadi organisasi pembelajar yang secara kontinyu meningkatkan kompetensi dan kapasitas

    Sumber Daya Insani yang beriman & bertaqwa dengan kesejahteraan yang maksimal.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 TUJUAN & BUDAYA

Tujuan KJKS Berkah Madani adalah menjadi solusi intelektual dan finansial kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar hidup menjadi lebih bermakna. Dengan demikian diharapkan keadilan dan kesejahteraan dapat lebih dirasakan oleh para pengusaha mikro dan kecil khususnya Anggota KJKS Berkah Madani

Budaya KJKS Berkah Madani dalam melakukan kegiatan operasionalnya adalah sbb

}  KJKS Berkah Madani menanamkan budaya perusahaan yang luhur kepada seluruh stakeholder dengan maksud agar setiap aktivitas yang dilakukan tidak hanya berorientasi semata-mata pada profit tapi lebih dari itu adalah untuk mendapatkan keberkahan.

}  Kerja Ikhlas, aktivitas yang dilakukan didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah swt.

} 
Kerja Cerdas, bekerja secara profesional didukung oleh kemampuan people, process, system dan technology yang terbaik

} 
Kerja Keras, bekerja dengan semangat tinggi dan etos kerja yang terbaik.

}  Kerja Tuntas, bekerja dengan sistematis dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir,

2.2    BADAN PENGURUS

}   Ketua umum :  Johan machrobi Prawira Negara

}   Sekretaris  :  Rinadi Nindiyawan

}   Bendahara : Yoke Paramita

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

}  Ketua : Arisson Hendry

}  Anggota : Muhammad Haikal

PENGELOLA  / KARYAWAN

}  Manager : Fahrudin Ali Ahmad

}   Administrasi & IT Support : Supriyanto

}  Teller :  Anik Andri Lestari

}  Account Officer

}  1. Fahrudin Ali Ahmad

}  2. Fachroji

}  3. Apih 

}  4. Rizki

2.3 PRODUK PEMBIAYAAN

Murabahah (Jual Beli)

}  Pembiayaan untuk kebutuhan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengangsur untuk jangka waktu yang disepakati.

}  Pada jual beli murabahah nasabah berhak mengetahui harga pokok barang serta marjin keuntungan yang diperoleh KJKS.

Pembiayaan Mudharabah

}  Pembiayaan Mudharabah adalah pola pembiayaan yang diberikan dimana KJKS Berkah Madani sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai pengelola modal (Mudharib).

}  Pembiayaan mudharabah dikenal juga sebagai pola pembiayaan bagi hasil. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal tersebut dibagi antara KJKS Berkah Madani dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ketika akad

Pembiayaan Mudharabah adalah pola pembiayaan yang diberikan dimana KJKS Berkah Madani sebagai pemilik modal (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai pengelola modal (Mudharib). Pembiayaan mudharabah dikenal juga sebagai pola pembiayaan bagi hasil. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal tersebut dibagi antara KJKS Berkah Madani dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ketika akad.

Mekanisme dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis akad Mudaharah meliputi:

·                     Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;

·                     Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

·                     Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;

·                     Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

·                     Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

·                     Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

·                     Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

·                     Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

·                     Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;

·                     Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

·                     Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal)

Tentu pembiayaann ini memiliki nilai manfaat, baik untuk bank maupun untuk nasabah. Bagi bank, pembiayaan ini berfungsi sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. Selain itu, bank akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Bagi nasabah, manfaat yang diperoleh dari pembiayaan seperti ini adalah bisa memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Adapun analisis resiko dari pembiayaan berbasis akad mudharabah diantaranya adalah:

·                     Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi ataudefault.

·                     Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing.

·                     Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Pembiayaan Musyarakah

}  Pembiayaan Musyarakah adalah pola kerjasama antara KJKS Berkah Madani dengan salah satu atau lebih mitra usaha dalam sebuah proyek/aktifitas usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha.

}  Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad dilakukan.

Ijaroh (Sewa)

}  Pola pembiayaan dimana KJKS Berkah Madani menyewakan suatu barang/jasa untuk digunakan manfaatnya oleh nasabah dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan nasabah kepada KJKS Berkah Madani.

}  Pembiayaan Ijaroh dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, dsb.

}  Pembiayaan Ijaroh juga dapat digunakan untuk

}  pembayaran biaya sekolah, rumah sakit,

}   dokter serta jasa-jasa lainnya.

2.4 PRODUK INVESTASI

}  Tabungan Berkah Hasil  Tabungan mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi individu, mendapatkan bagi hasil setiap bulan yang halal dan menguntungkan.

}  Tabungan Berkah Qurban Tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana untuk keperluan ibadah kurban.

}  Tabungan Berkah Amanah Tabungan mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi lembaga/ oraganisasi.

}  Tabungan Berkah Fitri Tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana untuk menghadapi hari raya Idul Fitri.

}  Tabungan Berkah Siswa Tabungan mudharabah mutlaqah yang diperuntukan bagi pelajar/ mahasiswa.

}  Tabungan Berkah Walimah Tabungan mudharabah mutlaqah sebagai persiapan dana menghadapi hari pernikahan.

BAB III

LAMPIRAN

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

 Koperasi adalah suatu kumpulan orang – orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. 

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social dan beranggotakan orang – orang, badan - badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi berkaitan dengan fungsi - fungsi :

• fungsi sosial
• fungsi ekonomi
• fungsi politik
• fungsi etika

A. Definisi Koperasi menurut ILO

 Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

• Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
• Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
• Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
• Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
• Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
•  Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
• 
  

  
  

B. Definisi Koperasi menurut Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

C. Definisi Koperasi menurut Dooren

 Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

D. Definisi Koperasi menurut Hatta

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

E. Definisi Koperasi menurut Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata - mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong - royong.

F. Definisi UU No.25 / 1992

 Koperasi adalaah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. 5 unsur koperasi Indonesia, yaitu

1. Koperasi adalah badan usaha
2. Koperasi adalah kumpulan orang - orang atau badan hukum koperasi
3. Koperasi Indonesia , koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip - prinsip koperasi
4. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat
5. Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 , tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional , dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip - Prinsip Koperasi

• Prinsip Koperasi menurut Munker

Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Keanggotaan terbuka
3. Pengembangan anggota
4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
5. Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
9. Perkumpulan dengan sukarela
10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
12. Pendidikan anggota

• Prinsip Koperasi menurut Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia.

 Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Pengawasan secara demokratis
2. Keanggotaan yang terbuka
3. Bunga atas modal dibatasi
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
6. Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi
8. Netral terhadap politik dan agama

• Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) , dari Jerman , prinsip koperasi adalah sebagai berikut.

1. Swadaya
2. Daerah kerja terbatas
3. SHU untuk cadangan
4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
6. Usaha hanya kepada anggota
7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

• Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze

Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah sebagai berikut.

1. Swadaya
2. Daerah kerja tak terbatas
3. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
4. Tanggung jawab anggota terbatas
5. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
6. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

• Prinsip Koperasi menurut ICA ( International Cooperative Alliance )

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
2. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
3. Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

SHU dibagi 3 :

• Sebagian untuk cadangan
• Sebagian untuk masyarakat
• Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya

     4. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus

     5. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun          internasional.

• Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut.

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
7. Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

• Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing
4. Pemberian batas jas yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

SUMBER : http://rahmanelieser.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi.html

SEJARAH KOPERASI DI DUNIA DAN DI INDONESIA

Apa kabar bro & sis sekalian? udah lama nih adhi's blog gak bikin tulisan lagi dan karena ada tugas aja dari pak dosen softskill di gunadarma yang bernama pak sriyanto Adhi's Blog akan menulis lagi. Halo pak Sriyanto apa kabar? hehe.. semoga aja beliau berkenan membaca blog saya. Kali ini Adhi's blog akan mengulas tentang perkembangan koperasi di dunia dan di indonesia, wuih.. ternyata sejak dulu koperasi berkembang di dunia masbro! Penasaran kan bro & sis sekalian? ini dia artikel nya cekidoooot!!

logo koperasi Indonesia yang baru.

1. Perkembangan Koperasi Di Dunia

Pada tahun 1771-1858 gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen, dia menerapkannya dalam usaha permintaan kapsa di New Lanark, Skotlandia. Nah,  ternyata koperasi ini di kembangkan lagi oleh  William King pada tahun 1786-1865 dengan mendirikan toko koperasi di brighton, Inggris. King lalu menerbitkan publikasi bulanan yang berjudul The Cooperator pada tanggal 1 Mei 1828, yang isinya mengenai gagasab dan saran tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi pun berkembang di negara-negara lainnya.

Pada akhirnya koperasi berkembang luas di negara-negara lainnya. Di jerman juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip koperasi yang sama dengan koperasi buatan inggris. Koperas di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc membuat koperasi dengan megutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansine mendirikan koperasi pertanian.

Pada pertengahan abad ke-18 kemajuan teknologi dan pengetahuan telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi melahirkan tata dunia ekonomi yang baru. Tatanan dunia ekonomi menjajdi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dalam kemiskinan dan kemelaratan  ini, muncul  kesadaran  masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Pada tahun 1844 lahirlah koperasi pertama di Inggris yang terkenal dengan nama Koperasi Rochdale di bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm Raiffeisen dan Hermann Schulze memelopori Koperasi Simpan Pinjam. Di Perancis, muncul tokoh-tokoh kperasi seperti Charles Fourier, Louis Blance, dan Ferdinand Lassalle.

Dari tulisan di atas bisa kita ketahui koperasi simpan pinjam yang kita tahu selama ini ada di Indonesia ternyata perkembangannya berasal dari dunia belahan Eropa.Indonesia pun memiliki perkembangan koperasi yang tak kalah serunya juga lhoo.. mau tau seperti apa ceritanya? Lanjut di bawah gan!!

2. Perkembangan koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Raden Arta Wiriaatmadja. Seorang patih dari Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Bekerja sama dengan E Sieburg, R. Arta Wiraatmadja mendirikan koperasi kredit sistem Riffeisen. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partai Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusaha menggelorakan semangat operasi sehingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”. Tujuan nya untuk membantu para anggotanya agar tidak terjerat dengan rentenir. Pada jaman penjajahan Jepang koperasi Indonesia dijadikan alat pertahanan dengan nama kumiai. Fungsi koperasi menjadi rusak dan banyak yang membubarkan diri.

Setelah Indonesia merdeka semangat mendirikan koperasi bangkit kembali. Pemerintah mendukung penuh atas pendirian koperasi, khususnya melalui UUD 1945, pasal 33 ayat 1 pada tanggal 12 Juli 1947 diadakan kongres pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

1. mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( SOKRI )
2. menetapkan gotong  royong  sebagai  asas  koperasi
3. menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai  hari Koperasi

Akibat  tekanan  dari  berbagai  pihak  misalnya  Agresi Belanda, keputuasan  Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana  mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang  antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai  pengganti  SOKRI
2. Menetapkan  pendidikan  koperasi  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran di sekolah
3. Mengangkat Moh. Hatta  sebagai  Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang  koperasi yang baru

Pada tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi san Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi. . Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.

3. Sekilas info mengenai Bapak Koperasi Indonesia

Mohammad Hatta

 Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia mempelajari ilmu ekonomi di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Kemudian ia menjadi salah satu pendiri Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan bersama Sukarno menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama mendampingi sukarno yang menjabat sebagai presiden pertama Indonesia. Selama menjabat menjadi wakil presiden ia menulis beberapa esai dari buku ekonomi kerakyatan. Selama itu Ia mengembangkan koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, Ia memperoleh sebutan sebagai Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi Indonesia.

Hal itu sebenarnya sudah tersirat dalam  pandangan Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Hatta, Koperasi adalah usaha bersama dalam memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong  menolong tersebut didukung keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip “satu untuk semua dan semua untuk satu”

Udah taukan bro & sis tentang perkembangan koperasi di dunia dan di Indonesia? Silahkan bro & sis kunyah-kunyah tentang koperasi. Cukup sekian semoga berguna..